Jumat, 03 Agustus 2012

Dapatkah Pekerja Mendaftar Sendiri menjadi Peserta Jamsostek?

redaksi| 03-08-2012 : Judul tersebut akan segera dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, yang akan dibacakan dalam sidang putusan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada Rabu, 8 Agustus 2012, pukul 14.00 Wib di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

Perkara yang diregister Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-IX/2011 pada tanggal 27 September 2011, yang dimohonkan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) ini, mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang berbunyi : " "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" ", dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam ketentuan tersebut yang berbunyi : "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Ketentuan tersebut, dianggap FISBI telah tidak memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada setiap pekerja yang mempunyai hak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan a quo hanya memberikan kewenangan kepada pengusaha saja untuk dapat mendaftarkan pekerja menjadi peserta jamsostek. Padahal, banyak pekerja yang belum menjadi peserta jamsostek. Menurut Hafid sebagai salah satu Pemohon mewakili FISBI mengatakan, "dari 32 juta pekerja formal, baru 12 juta yang didaftarkan pengusahanya menjadi peserta jamsostek sejak tahun 1992 hingga sekarang", ujarnya protes kepada ahli dari Pemerintah, Basani Situmorang saat memberikan keterangan pada persidangan tanggal 11 Januari 2012 di Gedung MK.

Hafid melanjutkan, bahwa ancaman pidana kurungan 6 bulan yang diatur dalam dua UU tersebut, tidak "mempan" bagi pengusaha, bahkan terkesan dilecehkan dan berujung pada PHK apabila si pekerja tersebut melakukan demonstrasi. Satu-satunya cara untuk memaksa pengusaha mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jamsostek, hanya dengan memberikan kewenangan kepada pekerja untuk dapat mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jamsostek, dengan demikian mekanisme penagihan iuran jaminan sosial akan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menagih iuran sebagaimana amanat Pasal 10 huruf b dan  Pasal 19 ayat (5) UU BPJS. Dan jika pengusaha yang bersangkutan tidak bersedia membayar iuran yang telah ditagih BPJS, maka BPJS atas kewenangan yang diberikan Pasal 11 huruf g UU BPJS melaporkan pengusaha tersebut ke aparat penegak hukum. Tidak seperti sekarang, pekerja yang melaporkan ke polisi dan depnaker, setelah buat laporan di-PHK dengan alasan yang dibuat-buat, lanjut Hafid di depan persidangan MK yang dipimpin langsung oleh Mahfud MD.


Hakim Akil Mohtar, mempertanyakan kepada Pemerintah mengenai berapa banyak pengusaha yang sudah diberikan sanksi pidana akibat tidak diikutsertakan menjadi peserta Jamsostek?. Pemerintah yang diwakili oleh Sunarno dari Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, hanya akan melihat data di Kementerian.

Dalam permohonannya, Pemohon (FISBI) meminta kepada MK, untuk menafsirkan dua pasal tersebut menjadi "program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh, yang kepesertaannya sebagai peserta jaminan sosial bersifat wajib, yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh pemberi kerja atau perusahaan, maupun oleh pekerja/buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".